SEBUAH PELAJARAN DARI JERMAN PASKA PERANG DUNIA I

SEBUAH PELAJARAN DARI JERMAN 

PASKA PERANG DUNIA I

“Kami tidak cukup bodoh untuk mencoba menciptakan sebuah mata uang yang dibacking oleh emas, yang memang tidak kami miliki lagi, tetapi setiap Mark yang akan kami cetak akan dibacking oleh pekerjaan dan barang yang nilainya setara… kami tertawa saat ahli finansial nasional memandang bahwa nilai dari sebuah mata uang adalah tergantung kepada emas dan sekuritas lain yang berada di ruangan besi bank.

- Adolf Hitler -

Paska perang dunia I di Jerman, saat Hitler sedang berkuasa, negara itu sedang dalam kebangkrutan total. Perjanjian Versailles mewajibkan Jerman untuk membayar semua biaya reparasi perang, nilainya setara dengan tiga kali lipat nilai semua properti negaranya. Spekulasi terhadap mata uang Mark menyebabkan mata uang ini hancur, dan membawa Jerman menuju era hiperinflasi saat itu. Di puncak kejatuhannya, sebuah gerobak yang membawa 100 milyar Mark bahkan tidak bisa membeli sepotong roti. Tabungan negara sudah kosong, dan sejumlah besar rumah dan sawah diambil alih oleh bankir dan spekulator. Rakyat hidup dalam kesulitan dan kelaparan. Hal seperti itu belum pernah dialami mereka sebelumnya… Jerman akhirnya tidak memiliki pilihan selain meminjam uang dan menjadi budak dari bankir internasional.

Hitler dan para Sosialis Nasionalis, yang mulai berkuasa sejak 1933, kemudian melompati para bankir dan mulai menerbitkan mata uang mereka sendiri. Mereka belajar dari Abraham Lincoln yang menerbitkan “greenbacks.” Hitler mulai menyusun program kredit dengan merancang berbagai pekerjaan umum. Proyek-proyek utamanya adalah pengendalian banjir, perbaikan bangunan publik dan perumahan umum, konstruksi bangunan baru, jalan raya, jembatan, kanal, dan pelabuhan. Nilai dari proyek-proyek ini ditentukan untuk bernilai 1 milyar unit mata uang baru, yang mereka namai Labor Treasury Certificate.

Jutaan orang dipekerjakan untuk mengerjakan proyek-proyek ini, dan mereka akan mendapatkan bayaran dalam bentuk sertifikat ini. Uang ini tidak dibacking oleh emas, melainkan oleh sesuatu yang memiliki nilai, yaitu tenaga kerja dan material yang diberikan kepada pemerintah. Hitler berkata, “Untuk setiap Mark yang kami cetak kami mewajibkan pekerjaan ataupun barang produksi dengan nilai yang setara.” Para pekerja kemudian dapat menggunakan sertifikat ini untuk membeli dan membayar berbagai barang dan jasa, dan mulai menciptakan pekerjaan untuk lebih banyak orang.

Dalam waktu 2 tahun, masalah pengangguran teratasi dan negara ini kembali berdiri di atas kaki sendiri. Mereka memiliki sebuah mata uang yang stabil, kuat, tanpa hutang, dan tanpa inflasi, padahal pada saat yang bersamaan jutaan orang di Amerika dan negara-negara Barat lainnya masih tetap menganggur dan hidup dari bantuan pemerintah. Jerman bahkan sanggup memulai perdagangan dengan luar negeri, sekalipun dia tidak diberikan kredit dan harus menghadapi boikot perekonomian dari luar. Mereka melakukannya dengan sistem barter: mesin-mesin dan komoditi ditukar langsung dengan negara lain, tanpa melalui bankir internasional. Sistem pertukaran langsung ini bisa dilakukan tanpa perlu berhutang dan tanpa defisit perdagangan. Eksperimen ekonomi Jerman ini tidak berlansung lama, sama seperti yang terjadi pada Lincoln, tetapi berhasil meninggalkan sejumlah peninggalan atas kesuksesannya, salah satunya adalah Autobahn, superhighway ekstensif pertama di dunia.

Hjalmar Schacht, yang saat itu adalah kepala bank sentral Jerman, memiliki sebuah kutipan menarik tentang greenbacks versi Jerman ini. Seorang bankir Amerika berkata kepadanya, “Dr. Schacht, kamu seharusnya datang ke Amerika. Kami punya banyak uang dan itulah perbankan yang sebenarnya.” Schacht membalas, “Kamu seharusnya datang ke Jerman. Kami tidak punya uang dan itu baru perbankan yang sebenarnya.”

Walaupun Hitler dihujat dalam berbagai buku sejarah, tetapi dia sebenarnya sangat populer di Jerman, setidaknya pada masa-masa tertentu. Ini terjadi karena selama periode tertentu, Hitler berhasil menyelamatkan Jerman dari teori ekonomi Inggris, bahwa uang harus dipinjam dalam bentuk emas kepada para kartel bankir dan bukannya bisa dicetak langsung oleh pemerintah. Sebenarnya inilah sebabnya kekuasaan Hitler harus dihentikan, dia melompati bankir internasional dan menciptakan mata uang dia sendiri.

Sebelumnya Hitler dibiayai oleh para bankir untuk melawan Soviet yang dipimpin Stalin. Tetapi kemudian Hitler menjadi ancaman yang bahkan lebih besar dibanding Stalin karena dia mencoba mencetak uangnya sendiri, sebuah hak istimewa yang dimonopoli oleh bankir.

Dalam bukunya, “Billions for the Bankers, Debts for the People (1984), Sheldon Emry menulis,

Jerman menerbitkan uang bebas hutang mereka mulai 1935, mereka kemudian bangkit dari depresi dan menjadi kekuatan besar dunia hanya dalam waktu 5 tahun. Jerman membiayai pemerintahan dan semua operasional perang mereka dari 1935 sampai 1945 tanpa emas dan tanpa hutang, dan memerlukan gabungan semua kekuatan kapitalis dan komunisme untuk bisa menghancurkan Jerman dan mengembalikan Eropa kembali ke genggaman para bankir. Bagian sejarah uang ini tidak pernah muncul dalam pelajaran uang di buku-buku dan kurikulum sekolah zaman ini.

MENGENAI HIPERINFLASI WEIMAR

Banyak buku yang menceritakan tentang inflasi gila-gilaan 1923 yang dialami Republik Weimar (panggilan untuk Jerman saat itu). Devaluasi radikal dari mata uang Mark dikatakan adalah kesalahan dari pemerintah yang mencetak terlalu banyak uang. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Krisis finansial Weimar dimulai dari nilai reparasi mustahil yang dipaksakan dalam Perjanjian Versailles. Schacht, yang saat itu adalah komisioner mata uang berkata,

“Perjanjian Versailles adalah sebuah model untuk menghancurkan perekonomian Jerman… Kami tidak mungkin sanggup membayar kecuali dengan mencetak uang besar-besaran.”

Itu yang dia katakan saat itu. Tetapi dalam bukunya tahun 1967 “The Magic of Money,” Schacht mengungkapkan bahwa sebenarnya yang memompa begitu banyak uang baru ke perekonomian Jerman saat itu bukanlah pemerintah, melainkan sebuah bank swasta, Reichsbank.

Sama seperti Federal Reserve Amerika, kebanyakan orang mengira Reichsbank adalah bank pemerintah, tetapi dia sebenarnya adalah bank swasta yang dioperasikan untuk mencari kepentingan pribadi. Yang mendorong masa inflasi dalam peperangan menjadi masa hiperinflasi adalah spekulasi dari investor luar negeri, yang menjual mata uang Mark, bertaruh bahwa nilainya akan jatuh. Dalam sebuah manipulasi yang disebut shortselling, spekulator menjual sesuatu yang sebenarnya tidak mereka miliki, untuk dibeli kembali saat harga jatuh. Spekulasi terhadap Mark bisa dilakukan karena Reichsbank menyediakan mata uang ini dalam jumlah sangat besar untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang mau meminjam, tentu saja dengan mengenakan bunga.

Menurut Schacht, pemerintah Weimar bukan hanya tidak menyebabkan hiperinflasi, tetapi merekalah yang akhirnya berhasil mengendalikan hiperinflasi tersebut. Pemerintah membuat batasan yang ketat terhadap Reichsbank, dan menghalangi dia untuk meningkatkan spekulasi oleh luar negeri dengan menghapuskan akses terhadap pinjaman bank. Hitler kemudian membawa Jerman bangkit kembali dengan menerbitkan Labor Treasury Certificate, sejenis greenbacks versi Amerika.

Schacht mengakui di buku riwayat hidupnya bahwa mengizinkan pemerintah untuk menerbitkan uang sebenarnya tidak serta-merta akan menciptakan inflasi seperti yang ditulis teori ekonomi klasik. Ketika suplai uang bertambah setara dengan pertambahan barang dan jasa, inflasi tidak akan terjadi dan harga barang pun tidak akan naik.

CARA KAPITALISME MENGUASI DUNIA

CARA KAPITALISME MENGUASI DUNIA

Sistem ekonomi kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud jika semua pelaku ekonomi terfokus pada akumulasi kapital (modal).

Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di bank tersebut? Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari bank, yaitu: fix return dan agunan. Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini. Siapakah mereka itu? Mereka itu tidak lain adalah kaum kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Nah, apakah adanya lembaga perbankan ini sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa?

Yaitu dengan pasar modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas saham untuk dijual kepada masyarakat dengan iming-iming akan diberi deviden.

Siapakah yang memanfaatkan keberadaan pasar modal ini? Dengan persyaratan untuk menjadi emiten dan penilaian investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.

Siapa mereka itu? Kaum kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi. Adanya tambahan pasar modal ini, apakah sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa lagi?

Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”. Bagaimana caranya? Menurut teori Karl Marx, dalam pasar persaingan bebas, ada hukum akumulasi kapital (the law of capital accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil. Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya? Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Agar perusahaan kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan persaingan pasar. Persaingan pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah. Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb. Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut? Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika perusahaan kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).

Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti: sektor telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertambangan, kehutanan, energi, dsb. Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi. Lantas bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mendorong munculnya Undang-Undang Privatisasi BUMN. Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut. Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika dengan cara ini kaum kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan. Bagaimana cara mengatasinya?

Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor kekuasaan itu sendiri. Kaum kapitalis harus menjadi penguasa, sekaligus tetap sebagai pengusaha.

Untuk menjadi penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya kampanye itu tidak murah. Bagi kaum kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kaum kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka hegemoni (pengaruh) ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ini. Namun, apakah masalah dari kaum kapitalis sudah selesai sampai di sini?

Tentu saja belum. Ternyata hegemoni ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup. Mereka justru akan menghadapi problem baru. Apa problemnya?

Problemnya adalah terjadinya ekses produksi. Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen. Lantas, kemana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya? Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan hegemoni di tingkat dunia.

Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang yang padat penduduknya. Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya. Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya. Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup? Jawabnya tentu saja belum. Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi. Caranya? Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.

Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi). Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah: UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah. Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai kurs mata uang lokalnya.

Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi mata uang lokal tersebut. Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut?

Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas). Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya. Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka.

Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya. Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan proses liberalisasi pendidikan di negara tersebut. Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.

Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan subsidi bagi pendidikannya. Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi. Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya. Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah. Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan sarjana. Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara hegemoni kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan intervesi UU. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi. Nah, cara inilah yang akan menjamin proses intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus. Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan menempatkan penguasa boneka. Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum kapitalis dunia. Bagaimana strateginya?

Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi boneka. Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru. Apa problemnya?

Jika hegemoni kaum kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru. Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut. Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat. Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum kapitalis itu sendiri. Mengapa?

Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka. Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua? Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM. Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil maupun industri kreatif lainnya. Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan.

Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Kaum kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini. Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu: masyarakat akan tetap memiliki daya beli, akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah, negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”. Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi? Jawabnya ternyata masih ada. Apa itu? Ancaman krisis ekonomi. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa ekonomi kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya krisis ini.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya. Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya. Apa itu?

Ternyata sangat sederhana. Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bailout) atau stimulus ekonomi. Dananya berasal dari mana? Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak rakyat. Dengan demikian, jika terjadi krisis ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya. Jawabnya adalah: rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya.

Bagaimana hasil akhir dari semua ini? Kaum kapitalis akan tetap jaya dan rakyat selamanya akan tetap menderita. Dimanapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama. Itulah produk dari hegemoni kapitalisme dunia.